Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak Ditengah Pandemi Covid-19

Nasional

Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak Ditengah Pandemi Covid-19

Administrator | Kamis, 02 Juli 2020

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar saat memoderatori diskusi tentang pilkada serentak 2020 bersama KPU RI

JAKARTA, (JT) - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mandu acara Webinar (Seminar Web/Online) dengan tema Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak Ditengah Pandemi Covid 19. Diskusi ini digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)di Kantor Sekretariat Apkasi Jakarta, Selasa (30/6/20).

Acara di hadiri Ahmad Dolly K.T Ketua Komisi II DPR RI sebagai narasumber, Cahyo Ariawan Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Pramono Ubaid Komisioner KPU RI, dan Budi Sulistyono Bupati Ngawi. Hadir juga Ketua Umum APKASI Azwar Anas yang juga sebagai Bupati Banyuwangi.

Bupati Zaki mengatakan, demokrasi harus terus berjalan tidak boleh berhenti karena covid-19 dan tentu saja Apkasi sangat mendukung langkah dari pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak 2020.

"Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang harus ditempuh secara ketat dan demokrasi harus terus berjalan maka setiap daerah pun bersiap dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 Karena itu adalah tujuan pemerintah dan DPR," ujar Zaki saat memandu Webinar yang diikuti oleh Bupati se Indonesia.

Menurut Zaki, Webinar kali ini kita akan melihat dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah yang nantinya akan melakukan pemilihan serentak 2020 dan dalam webinar ini mari kita mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Zaki sebagai moderator menanyakan kepada Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly, bagaimana peranan DPR RI dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk membantu Daerah dalam Pemilukada serentak.

Ahmad Dolly K.T selaku Ketua Komisi II DPR RI memaparkan bahwa, Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar pada Desember 2020 diputuskan secara politik maupun hukum dan akan segera di diundangkan di DPR Perpu yang mengatur Pilkada serentak 2020. Dan Pilkada serentak tahun 2020 tentu harus ada penyesuaian di lapangan ada protokol-protokol yang harus ditaati dan diterapkan.

"Kita juga sudah menyepakati akan memberikan dukungan penuh terhadap konsekuensi penyesuaian ini selain ada peraturan harus disesuaikan juga ada penambahan penambahan kebutuhan peralatan untuk memenuhi pilkada serentak tersebut," Katanya.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah komitmen dalam pemenuhan kebutuhan tambahan karena Pemilukada kali ini yang pertama dilakukan di tengah pandemi dan tentu saja ada tambahan alat kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Zaki pun kembali bertanya kepada Komisioner KPU, bagaimana kesiapan KPU dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU RI karena Pemilukada kaliini pertama dalam sejarah ada di tengah situasi pandemi.

Mendengar pertanyaan Zaki sebagai moderator, Pramono U Tantowi selaku Komisioner KPU RI memaparkan, Pemilu serentak di tengah pandemi pasti memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan itu semua akan diatur dalam peraturan yang tertuang sampai proses pemungutan dan penghitungan suara harus diatur sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan.

"Peserta pemilu, panitia, maupun petugas harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya Karena itu adalah kunci utama dalam pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi covid 19, seperti kampanye dan jam datang kehadiran para pemilih harus diatur jangan sampai berjubel, ke depan semuanya harus diatur sesuai dengan protokol covid-19," paparnya.

Kita menyadari bahwa pelaksanaan Pemilukada di tengah pandemi pasti banyak khawatir di tengah masyarakat Karena kekhawatiran kita begitu besar sekali terhadap permasalahan ini dan kita semua belum pernah mengalami situasi seperti ini. oleh karena itu kedisiplinan menjadi kunci utama.

KPU RI juga mendorong pemerintah pusat agar mensupport bantuan dari APBN terutama dalam pemenuhan elemen-elemen dalam Pemilukada serentak tersebut karena tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang lebih dibandingkan pemilu biasanya. (PUT)