Nasional
KPK Apresiasi Pemberitaan IWO Indonesia
JAKARTA ,(JT) - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Jodhi Yudono mengimbau kepada seluruh anggota yang ada di Indonesia untuk membongkar kecurangan yang terjadi pada pendistribusian bantuan Covid – 19 beberapa waktu lalu mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Himbauan Ketum PP IWO kepada anggotanya dan partisipasi aktif dari kawan - kawan IWO seluruh Indonesia ini sangat diapresiasi oleh lembaga antirasuah. Bahkan salah satu pejabat KPK sempat menelepon Ketum IWO,
”Sore tadi seorang pejabat KPK menelpon saya. Tentu saya tak gemetar, karena saya tak melakukan tindak pidana korupsi,” terangnya Minggu (21/06/2020).
Pejabat tersebut mengapresiasi statement ketua IWO yang dimuat oleh media kawan – kawan IWO seluruh Indonesia, tentang instruksi memberitakan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh aparat/pejabat berkait bantuan sosial selama pandemi covid19.
Jodhi melanjutkan, KPK mewacanakan akan mengundang dirinya selaku Ketum DPP IWO ke gedung KPK, Kuningan Jakarta guna bersilaturahmi dan menjajaki kerjasama edukasi wartawan online dengan spirit pemberantasan korupsi di Indonesia.
”Di ujung perbincangan, pejabat KPK tersebut akan mengundang kami ke Kuningan, Jakarta untuk bersilaturahmi dan menjajaki kerjasama edukasi wartawan online dengan spirit pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap Jodhi yang juga seniman ini.
Diketahui awal mula seruan disebabkan pertemuan dengan pengurus IWO di Bogor Raya yang salah satu anggota menunjukkan surat pengakuan dosa dari Kesra Desa bermaterai terkait pendistribusian bantuan desa selama Pendemi Covid – 19 tersebut.
Kejadian seperti ini dianggap bisa saja terjadi di daerah lain bukan hanya satu Desa bahkan bisa di seluruh Indonesia dimana bantuan sosial Covid – 19 ini dicurangi sehingga menjadi kewajiban pewarta di seluruh Indonesia, untuk membongkarnya,
“saya kira ini salah satu tugas dan kewajiban kita untuk membongkar, karena ini sudah menyalahi peradaban manusia. Manusia yang bermoral itu tidak akan berbuat seperti itu,” terang pengamat budaya ini (GIE)
- Mad Romli Gelar Hearing Dengan Komisi VIII DPR RI
- Soal PKH Bakung, Dindos Bantah Ada Keterlibatan Pendamping
- Pemkot Tangerang Tambah Usulan Penerima Bansos
- Gubernur Banten Tak Ingin Ada Siswa Tercecer Akibat Keterbatasan Ekonomi
- BNK Tes Urine Ratusan Pegawai Rutan dan Lapas, Hasilnya Wow !
